Generasi Unggul Yang Tumbuh Dari Lingkungan Yang Bersih

Kompol Dr. Muhammad Nasir, M.Si bersama pelajar

Kita mengenal korupsi merupakan racun yang menyelimuti kemajuan sebuah bangsa. Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf memecat putranya sendiri yang duduk dalam pemerintahan karena melakukan pembangkangan dalam sistem pembersihan pejabat pemerintahan. 

Putra Johnson-Sirleaf, Charles Shirleaf, dipecat dari posisinya sebagai Wakil Gubernur Bank Sentral Liberia karena tidak mau mengirimkan data kekayaannya yang dilakukan oleh Komisi Penyelenggara Negara.

Apa yang dapat diambil dalam gambaran kepemimpinan tersebut. Adalah sebuah kekuatan dalam memimpin agar sistem berjalan dengan baik dalam pemerintahan yang baik. Kita boleh bangga dengan presiden yang tidak melakukan korupsi tetapi kita membiarkan korupsi meraja lela dalam sistem pemerintahan yang dipimpinannya sama saja dengan membiarkan negara digerogoti oleh tikus-tikus.

Ketegasan dalam kepemimpinan tersebut harus diapresiasi oleh pejabat negara, karena membersihkan sistem tidak mudah dapat dilaksanakan dengan baik. Lakukan pembenahan dari dalam dengan equality before the law. Jangan tebang pilih demi berjalannya sebuah sistem yang sudah diambil.

Pilar Demokrasi Yang Koyak

Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Kompol Dr. Muhammad Nasir, M.Si

Sebagai sebagai warga negara yang mempunyai nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, selalu berusaha menjaga kehidupan dari lingkungan sosial dan lingkungan agama. Keseimbangan tersebut untuk menjaga agar dalam kehidupan ada batas atau border yang membentengi kehiduan sosial dengan batas agama.

Dengan menjalankan ibadah saum yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam yang beriman, setidaknya memberi batas kepada manusia untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Hal tersebut dibatasi dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalka puasa.

Oleh karena itu dihari yang telah ditetapkan maka kita merayakan hari kemenangan dalam menjalankan perintah agama tersebut. Dengan demikian untuk menyempurnakan maka dilakukan silaturahin dan permohonan maaf bagi sesama untuk membersihak diri dan bathin kita. Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Polri vs KPK Dalam Kasus Simulator SIM Pengkerdilan Institusi Polri

Kompol Muhammad nasir

Penggerebekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke ruang kerja Korlantas Polri memang menciderai nonstitusi Polri secara kesluruhan. Dipahami bahwa Polri merupakan jajaran penegak hukum lapangan yang paling keras bekerja. Karena Polri disamping harus memproses pelanggaran hokum polisi juga harus menjaga dan mencari sendiri para pelanggar hukum itu sendiri. Ini bukan sebuah pekerjaan mudah yang dapat dilaksanakan hanya dengan semudah membalikan tepalak tangan. Harus dilakukan dengan kerja keras dan manajemen yang baik.

            Sebagai anak bangsa yang mempunyai hubungan emosional dan praktisi hukum di kepolisian saya merasa ini merupakan pembunuhan karakter bagi polisi. Hukum memang harus ditegakkan. Korupsi memang harus di brantas sampai tuntas. Tetapi apakah harus mengorbankan kewibawaan institusi yang diatur dalam undang-undang dasar?.  

Harus ada etika ketika kita akan menjadi bagian dari penegak hukum yang benar. Bukan mendasarkan pada kewenangan saja, sementara menghancurkan sendi-sendi organisasi secara keseluruhan. Dalam korupsi di institusi Polri yang melakukan korupsi adalah oknum atau perorangan yang melakukan perbuatan pidana. Bukan institusi atau lembaga secara keseluruhan. Oleh karena itu ketika KPK melakukan penggeledahan yang melanggar etika dan komitmen yang telah dibangun akan menjadi boomerang bagi institusi itu sendiri.

Saya menyadari memang tidak semua polisi itu bersih dari pelanggaran hukum. Tetapi bukan institusi ini yang harus dihancurkan. Lembaga polri mempunyai tanggungjawab bukan saja dalam pemberantasan tindak pidana (korupsi) seperti KPK tetapi juga mempunyai tugas yang lebih urgen yaitu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih besar. Jadi pengkerdilan yang dilakukan oleh KPK dengan mengeneralisir penggeledahan di Korlantas menjustifikasi seolah institusi Polri memang melakukan korupsi secara keseluruhan.

“Pertempuran” kewenangan antara Polri dan KPK yang menjadi perdebatan di media seolah menjadi kebenaran publik bahwa polri dan KPK merebutkan kewenangan yang bukan tujuan dari esensi pemberantasan korupsi. Dengan bangunan opini seperti ini akan menyudutkan Polri seolah masih bermain dengan kegiatan korupsi itu sendiri. Sementara polri dalam berbagai tugas dan tanggungjawabnya secara structural mempunyai tanggungjawab dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya struktur dalam birokrasi polri yang khusus menangani kasus tersebut.

Esensi pemberantasan korupsi adalah pada oknum atau individu perorangan yang  melakukan kegiatan yang merugiakn Negara. Bukan perdebatan tentang kewenangan yang seolah menjadi dewa yang akan membesarkan institusi.